PELUANG DAN TANTANGAN GEOSTRATEGI WAWASAN NUSANTARA



PELUANG DAN TANTANGAN GEOSTRATEGI

WAWASAN NUSANTARA

Disusun Oleh :

Agus Nurcahyanto

(0070140247)

Universitas cenderawsih

2009

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hakikat  wawasan nusantara adalah cara pandang yang utuh dan menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional Indonesia. Pengertian secara lengkap wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan di dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional Indonesia.

Negara Indonesia adalah Negara maritime akan tetapi hampir seluruh kebijaksanaan pemerintah pusat dan daerah ataupun kebijaksanaan yang sifatnya sektoral belum ada yang mencerminkan bahwa Negara kita adalah Negara maritime, yang berarti kesadaran akan ruang dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan kepentingan nasional belum dilandasi oleh kepentingan ruang. Banyak sekali potensi yang dapat digali dan dimanfaatkan.

Pada intinya wawasan nusantara mengisyaratkan perwujudan kesatuan politik ,ekonomi,sosial budaya dan hankam sebagai psasyarat seutuhnya. Setelah persyaratan dipenuhi maka diperlukan satu metode umum atau strategi guna mewujudkan cita-cita diatas. Metode tersebut dinamakan geostrategi, yaitu satu strategi dalam memanfaatkan semua kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita- cita nasional.

Geostategi dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional yang unsur-unsur utamanya terdiri dari kualita keuletan dan kualita kekuatan /ketangguhan. Keuletan merupakan satu keadaan yang menunjukkan adanya kebersamaan diantara sesama komponen yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Keuletan diperlukan dalam menghadapi tantangan / tekanan yang masuk dari luar. Tanpa adanya kualita keuletan maka jaringan sosial masyarakat akan retak atau bahkan putus.

Kekuatan atau ketangguhan untuk berkembang merupakan kualita kemampuan yang harus dimiliki setiap masyarakat bangsa, sebab kebutuhan dan kepentingan meningkat setiap saat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk maupun tingkat kesejahteraannya. Kekuatan atau ketangguhan merupakan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang dari masyarakat bangsa ke arah tata kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Dalam makalah ini akan mencoba mengkaji tentang peluang dan tantangan wawasan nusantara dilihat dari geostrategi.

Perumusan Masalah

Posisi geografi Indonesia yang berada diantara dua benua dan dua samudra serta berbatasan dengan 10 negara, merupakan negara kepulauan yang besar dengan letak pulau-pulaunya yang menyebar ,berjumlah 17.504 pulau bernama dan tidak bernama dengan peyebaran penduduk yang tidak merata dan kepadatan penduduk yang tidak merata terpusat di pulau jawa. Indonesia juga terdiri dari beraagam suku bangsa dengan bahasa dan adat istiadat yang berbeda yang menjadikan bangsa Indonesia begitu beranekaragam . Kesemua ini merupakan keuntungan bagi bangsa Indonesia tetapi terkadang menimbulkan kerawanan bagi Indonesia khususnya jika dikaji hubungan geostrategi Indonesia dengan wawasan nusantara. Menghubungkan antara masalah apa saja yang mungkin terjadi dengan kemajemukan bangsa Indonesia, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan yang 2/3 luas wilayahnya adalah lautan dan beberapa diantaranya masih belum jelas batasnya dengan wilayah negara tetangga serta bagaimana dengan wilayah Indonesia yang berada di perbatasan atau daerah  frontier dan pulau-pulau yang masih tak berpenghuni apakah akan terjadi hal sama pada kasus pulau Sipadan dan Linggitan jika Indonesia tidak tegas dengan batas-batas wilayahnya . Dari sini dapat dilihat langkah apa saja yang seharusnya Indonesia lakukan bukan hanya menunggu sampai semuanya menghilang satu persatu dan dengan masalah yang sama, kapan Indonesia akan sadar akan sumberdaya alamnya yang seharusnya telah didepositkan segera ke PBB untuk mendapatkan pengakuan yurisdiksi dari Internasional tentang batas-batas wilayah Indonesia sehingga tidak diserobot oleh negara lain walaupun negara tetangga yang masih satu rumpun dengan Indonesia. Dari sini maka dapat ditarik beberapa pertanyaan yang memungkinkan menjadi permasalahan yang akan terjadi bila tidak diselesaikan dengan baik.

  1. Apakah peluang wawasan nusantara hubungannya dengan geostrategi bangsa Indonesia ?
  2. Apakah tantangan wawasan nusantara hubungannya dengan geostrategi bangsa Indonesia ?
  3. Apa tindakan yang harus dilakukan bangsa Indonesia untuk mengamankan ketahanan nasional hubungannya dengan wawasan nusantara kepulauan Indonesia ?
  4. Bilamana terjadi kasus serupa seperti halnya sipadan dan linggitan maka upaya apa yang seharusnya dilakukan Indonesia untuk mengatasinya ?

Kerangka Berfikir

Faktor Kerawanan (wawasan nusantara Indonesia)

  1. Letak geografis di persimpangan jalan antara Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia dan Benua Asia dan Australia sehingga sering dilewati pelayaran Internasional.
  2. Struktur negeri yang berbentuk kepulauan dengan panjang pantai lebih dari 80.000 km terpanjang didunia yang pada umumnya terbuka di kawasan sekitar 8 juta km 2 yang tersebar secara tidak teratur yang didiami oleh penduduk secara tiadak merata bahkan masih banyak pulau-pulau yang tak berpenduduk.
  3. Isu-isu globalisasi terutama yang menyangkut demokratisasi hak asasi manusia ,liberalisasi ekonomi dan informasi telah meningkatkan kerawanan-kerawanan di daerah perbatasan.
  4. Masih ada batas-batas laut negara yang sudah dirundingkan dan disepakati secara bilateral ,belum memiliki pengakuan secara Internasional dikarenakan batas-batas laut tersebut belum didepositkan di PBB.

Dihubungkan dengan geostrategi bangsa Indonesia, geostrategi adalah politik dalam pelaksanaan ,yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan-keinginan politik atau kebijakan dalam menentukan tujuan-tujuan dan sarana-sarana serta cara penggunaan sarana-sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi geografis negara.

Peluang dan Tantangan wawasan nusantara hubungan dengan geostrategi

Peluang :- Kawasan regional dan supraregional  Tantangan :- Kasus Sipadan

ASEAN, dll.                                                             , Linggitan dll.

Kesimpulan

PEMBAHASAN MASALAH

Perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh di seluruh wilayah nusantara di Indonesia ini, pertama kali dimunculkan dengan adanya “Deklarasi Djuanda” pada tanggal 13 Desember 1957 yang mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk  menjadi rejim negara kepulauan (Archipelagic State) sebagai dasar dari konsepsi kewilayahan dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara. Deklarasi Djuanda merupakan pernnyataan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia mengenai wilayah perarairan Indonesia yang isinya antara lain menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi negara kita yang tercinta, yaitu Negara Republik Indonesia.

Konsep Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) diakui dunia setelah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1982 dan Indonesia juga telah meratifikasinya dengan Undang-Undang No.17 tahun 1985. Pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan tersebut merupakan anugerah besar bagi bangsa Indonesia karena perairan yurisdiksi nasional Indonesia bertambah secara luar biasa, luas laut Indonesia meliputi 2/3 dari seluruh wilayah negara (luas perairan menjadi suatu kesatuan dengan daratan). Wilayah perairan yang demikian luas menjadi beban tanggung jawab besar dalam mengelola dan mengamankannya. Untuk mengamankan laut yang begitu luas diperlukan kekuatan dan kemampuan di bidang maritim yang besar, kuat juga modern. Untuk mengelola sumber daya yang terkandung di dalamnya seperti ikan, koral, mineral, biota laut, dan lain sebagainya diperlukan SDM, peralatan dan teknologi kelautan yang modern serta dana yang teramat besar, juga kesadaran dari warga Indonesia dalam partisipasinya. Untuk 2 hal tersebut (pengamanan dan pengelolaan), diperlukan batas laut yang pasti dan tegas sebagai “pagar” negara nusantara Indonesia dalam rangka melindungi, mengamankan dan menegakkan kedaulatan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Penegakan kedaulatan dan wilayah perairan bangsa dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan pasa suatu negara yang batas-batasnya sudah pasti (diakui oleh kedua negara yang berbatasa dan untuk laut lepas sesuai dengan UNCLOS 1982) dan telah dilaporkan atau didepositkan di PBB untuk mendapatkan pengakuan internasional. Semakin merebaknya gangguan dan ancaman di perairan di nusantara akhir-akhir ini, semakin dirasakan pentingnya penentuan (penegasan) batas-batas laut.

Potensi dan Kendala Kelautan Indonesia

Potensi kelautan sebagai negara maritim Indonesia menyimpan potensi kekayaan sumber daya kelautan yang belum dieksplorasi dan dieksploitasi secara optimal bahkan sebagian belum diketahui potensi yang sebenarnaya untuk itu perlu data yang lengkap ,akurat dan up to date sehingga laut sebagai sumber daya alternatif yang dapat diperhitungkan pada masa mendatang akan semakin berkembang. Dengan luas wilayah maritim Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,8 juta km2 (dari perhitungan secara kartografis) dan dengan kekayaan terkandung di dalamnya yang meliputi :

  1. Kehidupan sekitar 28.000 spesies flora ,350 spesies fauna dan 110.000 spesies mikroba.
  2. 600 spesies terumbu karang dan 40 genera ,jauh lebih kaya dibandingkan Laut Merah yang hanya memiliki sekitar 40 spesies dari 7 genera ,
  3. Sumberdaya  yang dapat dipebaruhi ( renewable resources ) ,termasuk ikan,udang, moluska, kerang mutiara, kepiting, rumput laut, mangrove/ hutan bakau, hewan karang dan biota laut lainnya
  4. Sumberdaya yang tidak dapat diperbaruhi (non renewable resources), seperti minyak bumi ,gas alam ,bauksit, timah, bijih besi, mangan, fosfor dan mineral lainnya.
  5. Energi kelautan seperti : Energi gelombang ,pasang surut, angin, dan Ocean Thermal Convention.
  6. Jasa lingkungan (environmental services) termasuk tempat-tempat yang cocok untuk lokasi pariwisata dan rekreasi seperti pantai yang indah, perairan berterumbu karang yang kaya ragam biota karang, media transportasi dan komuikasi, pengatur iklim dan penampung limbah.
  7. Sudah terbangunnya titik dasar- dasar di sepanjang pantai pada posisi terluar dari pulau-pulau terluar sebagai titik-titik untuk menarik garis pangkal darimana pengukuran batas laut berpangkal.
  8. Sudah terwujudnya beberapa kesepakatan / perjanjian batas laut yaitu : dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, dan PNG. Sejumlah potensi tersebut diatas merupakan sumberdaya yang sangat potensial dikelola, untuk kesejahteraan rakyat. Di era krisis ekonomi yang masih belum dapat diatasi sepenuhnya hingga saat ini, seharusnya potensi laut yang besar tersebut menjadi solusi. Namun karena kita selalu fokus kepada sumber daya yang ada di darat, maka sumber daya laut yang besar menjadi tersia-siakan. Keadaan inilah yang memberi peluang kepada bangsa-bangsa lain untuk mengeksploitasi laut kita dengan leluasa.

Kendala Kelautan. Disadari bahwa penanganan bidang kelautan di Indonesia hingga saat ini masih memprihatinkan, antara lain:

a)      Kehancuran sebagian terumbu kaang yang memiliki fungsi ekologi dan ekonomi yang hanya menyisakan sekitar 28 %, rawa pantai dan hutan mangrove (bakau) yang merupakan habitat ikan dan penyekat abrasi laut, dari 4 juta hektar telah menyusut menjadi 2 jutaan hektar.

b)      Pencurian ikan oleh orang asing menunjukkan kerugian sekitar ½ miliar dolar sampai 4 miliar dolar per tahun.

c)      Sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan yang sangat minim baik di bidang perencanaan, pengelolaan, maupun hukum dan pengamanan kelautan.

d)     Sebagian besar (85 %) kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia menggunakan modal asing dan selebihnya adalah modal nasional. Hal ini juga berdampak pada sekitar 50 % pelayaran antar-pulau dikuasai oleh pihak asing.

e)      Minimnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana (kapal, perlatan, dll) menyebabkan seringkali aparat keamanan laut (Kamla) kita tidak berdaya menghadapi kapal-kapal pencuri ikan, sehingga hanya sebagian kecil yang dapat ditangkap.

f)       Pemanfaatan teknologi maju melalui pengamatan satelit dalam rangka pengawasan dan pengamanan laut (Waspam) masih sangat terbatas dan belum terintegrasi secara permanen.

g)      Eksplorasi, eksploitasi dan pembangunan di sepanjang pantai dan perariran telah menyebabkan pencemaran laut akibat pembuangan limbah dari proses kegiatan tersebut di atas, sehingga telah mendegradasi habitat pesisir dan laut.

h)      Maraknya kasus pembajakan laut khususnya di Selat Malaka dan alur lintas kepulauan Indonesia (ALKI) telah menimbulkan konflik yang menimbulkan intervensi negara maju (USA dan Jepang).

Faktor-faktor lain yang berpengaruh:

  1. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari klaim wilayah kita ke tangan Malaysia meberikan pelajaran berharga guna mewaspadai pulau-pulau kecil yang ada di zona perbatasan dan memberikan kesadaran bagi kita semua tentang pentingnya pembinaan atas pulau-pulau tersebut.
  2. Kondisi faktual, banyak WNI penduduk wilayah perbatasan lebih banyak berhubungan dengan warga negara tetangga atau asing yang lebih maju, mereka menggunakan uang asing, menonton TV asing, mendengarkan radio asing dan menggunakan bahasa asing. Contoh: penduduk Pulau Sebatik (Indonesia-Malaysia), Kepulauan Sangir-Talaut dan Pulau Miangas (Indonesia-Filipina). Dengan demikian secara tidak sengaja penduduk perbatasan sudah terbina dan terkooptasi oleh pengaruh negara tetangga, sementara itu pembinaan dari pemerintah terhadap mereka sangat minim.
  3. Adanya batas yang sangat panjang dan khususnya alur laut (ALKI) yang tidak dapat diawasi secara memadai karenan keterbatasan aparat, sarana dan prasarana. Waspam laut banyak dimanfaatkan sebagai alur perlintasan kriminal sperti penyelundupan barang ilegal (illegal logging / fishing / immigrants), pengungsi traficking dan akhir-akhir ini terorisme internasional.
  4. Keadaan ekonomi negara dan rakyat (khususnya nelayan) yang masih sulit menyebabkan  kepedulian dan kemampuan terhadap pengelolaan dan Waspam laut sangat rendah.
  5. Adanya pertentangan internal dalam negeri, antar-kelompok etnis, agama, ras dan golongan (SARA) atau pemerintahan daerah (pemda) memberikan celah-celah kepada elemen asing yang bertujuan negatif dengan mengintervensi dan mengeksploitasi permasalahan SARA tersebut.

Permasalahan Batas Laut

Beberapa jenis batas laut dan pengaruhnya terhadap Pertahanan Keamanan Negara. Menurut ketentuan hukum laut internasional ( Hukla 1982), ada 6 jenis batas laut yaitu:

  1. Batas perairan pedalaman (BPP); Perairan pedalaman di dalam garis batas yang ditentukan oleh hukum yang berlaku disitu praktis sama dengan di wilayah darat, dimana NKRI mempunyai kedaulatan penuh, kapal-kapal asing tidak berhak lewat. Perairan pedalaman tersebut dibatasi oleh garis penutup (Closing Line) sesuai ketentuan Hukla 1982. Namun sayangnya Indonesia hingga saat ini belum memanfaatkan haknya untuk menarik Closing Line tersebut.
  2. Batas Perairan Nusantara / Kepulauan (BPN / BPK): di perairan ini Indonesia mempunyai hak kedaulatan penuh tetapi kapal atau pelayaran asing masih mempunyai “hak melintas” (Innocent Passage) melalui prinsip alur laut kepulauan. Perairan nusantara ini dikelilingi oleh garis-garis dasar yang lurus (Base Line) yang menghubungkan titik-titik pangkal (Base Point) dan bagian pulau-pulau terluar di seluruh Indonesia. Base Line yang menghubungkan Base Point dibuat berdasarkan UU No.4 tahun 1960 dan telah didepositkan di PBB. UU tersebut telah diperbarui dengan UU No.6 tahun 1996 namun isinya justru mencabut Base Point dan Base Line yang telah ada.
  3. Batas laut wilayah (BLW): batas laut ini ditarik dari Base Line sejauh 12 mil tetepi BLW yang pasti / tegas juga belum ada karena BLW tidak dapat ditentukan sepihak. Pada laut wilayah, Indonesia masih mempunyai hak mengelola dan yurisdiksi kedaulatan wilayah penuh.
  4. Batas Perairan Zona Tambahan (BPZT): garis BPZT ini ditari 12 mil dari garis BLW karena BLW-nya belum pasti maka BPZT-nya juga belum dibuat.
  5. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (BZEE): garis BZEE ditarik sejauh atau selebar 200 mil dari base line. Di perairan ZEE ini, Indonesia mempunyai hak berdaulat atas kekayaan alam di situ dan kewenangan melindungi lingkungan, mengatur penelitian ilmiah maritim dan pemberian ijin kepada pihak asing yang akan melakukan penelitian ilmiah dan atau mendirikan bangunan (instalasi, pulau buatan, dll). BZEE juga belum memilki keabsahan atau pengakuan yang pasti.
  6. Batas Landas Kontinen (BLK): landas kontinen adalah ujung kaki benua atau lanjutan daratan yang tenggelam, garis BLK ditarik dari landas kontinen secara vertikal (di permukaan laut) sampai 200 mil dari base line atau maksimal 350 mil dari base line.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa di luar batas-batas laut yang telah disepakati secara bilateral / trilateral, batas laut yang lainnya sebagian besar belum tegas / pasti. Keterlambatan penentuan batas perairan secara pasti merupaan kerugian beagi Indonesia. Hal ini sekaligus menjadi tantangan untuk segera menuntaskannya, namun bilamana pada tahun 2009 belum dilakukan penyerahan batas laut ke PBB dengan mendepositkan peta batas laut maka Indonesia akan kehilangan kesempatan atau tertundanya pengakuan dunia internasional atas hak-haknya sebagai negara maritim yang dijamin hukum laut internasional / UNCLOS 1982 (tahun 2009 adalah limit waktu dari PBB untuk penentuan batas laut).

Peluang Wawasan Nusantara dan Hubungannya dengan Geostrategi

Geostrategi adalah politik dalam pelaksanaan yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Sebagai contoh pertimbangan geostrategis untuk negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek ,disamping aspek-aspek geografi juga dari aspek demografi ,ideologi, politik ,ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. Posisi silang Indonesia tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1)      Geografi : Wilayah Indonesia terletak di antara dua benua ,Asia dan Australia ,serta di antara samudra Pasifik dan samudra Hindia.

2)      Demografi : penduduk Indonesia terletak diantara penduduk jarang di selatan (Australia) dan penduduk padat di utara (RRC dan Jepang)

3)      Ideologi : ideologi Indonesia (Pancasila ) terletak diantara liberalisme di selatan (Australia dan Selandia Baru ) dan komunisme di utara (RRC, Vietnam, dan Korea Utara)

4)      Politik : Demokrasi Pancasila terletak diantara demokrasi liberal di selatan dan demokrasi dan demokrasi rakyat (diktatur proletar)

5)      Ekonomi : Ekonomi Indonesia terletak dianatara ekonomi kapitalis dan selatan Sosialis di utara.

6)      Sosial : Masyarakat Indonesia terletak diantara masyarakat individualisme di selatan dan masyarakat sosialisme di utara.

7)      Budaya : Budaya Indonesia terletak diantara budaya barat di selatan dan budaya timur di utara.

8)      Hankam : Geopolitik dan geostrategi Hankam ( Pertahanan dan Keamanan ) Indonesia terletak diantara wawasan kekuatan maritim di selatan dan wawasan kekuatan kontinetal di utara.

Dari uarian diatas didapatkan beberapa aspek pendukung tentang bagaimana bangsa Indonesia seharusnya dapat bersikap dalam hal menentukan geostrategi dalam kehidupan bernegara ataupun hubungan internasional dengan bangsa lain. Mulai dari aspek geografi sebagai pendukung, yang menempatkan Indonesia di antara dua benua Asia dan Australia mendorong Indonesia untuk maju khususnya dalam hal geostrategi ditingkat regional adalah ASEAN 10 sedangkan ditingkat Supra Regional adalah ASEAN + 3 (Jepang, China, Korea ) +3 (India, Australia, New Zealand ) Geostrategi ditingkat Regional dikembangkan melalui konsep Asean Security Community (ASC), Asean Economic Comunity (AEC) dan Asean Cultural Comunity (ACC) bahkan pada Asean Summit di Kuala Lumpur (Desember 2005) telah meningkat menjadi Asean Identity. Ditingkat supra regional juga semakin mekar dengan penandatangan Asean Treaty of Ammity and Cooperation (TAC ) oleh China, Australia dan negara lain. Jadi sistem pertahanan Indonesia yaitu Sishanrata atau sekarang dikenal dengan Total Defence dalam implementasinya ditingkat Regional dan Supra regional diwujudkan dalam suatu bentuk “Pertahanan melingkar multi lapis ditingkat nasional ,regional, dan supra regional berupa jaringan laba-laba hubungan antara negara baik yang tidak hanya menggunakan komponen militer tetapi juga nir militer baik ekonomi ,budaya dan identitas dalam rangka menjaga dan memelihara kepentingan nasional Indonesia ”. Dengan cara ini maka posisi Indonesia menjadi lebih aman karena lewat hubungan ini konflik yang nantinya akan muncul menjadi berkurang. Indonesia menjadi lebih aman baik dalam hal melakukan kegiatan ekonomi khususnya di tingkat regional maupun supra regional, menjadi lebih mudah memasarkan produk dalam negeri dan mengembangkan perekonomian di Indonesia dengan sendirinya dan pemasaran produksi dalam negeri menjadi lebih baik. Dalam hal politik negara, dengan masuknya Indonesia kedalam kawasan ASEAN maka kebanyakan strategi politik negara yang saling menjegal setidaknya bisa ditekan walaupun hanya dalam lingkup ASEAN khususnya hal ini biasa terjadi dalam menunjukkan kekuatan suatu negara hubungannya dengan kehidupan internasional dalam bernegara. Sedangkan dalam hal Hankam maka hubungan ini bisa menguntungkan Indonesia khususnya dalam hal memperoleh armada-armada yang digunakan dalam hal pertahanan negara, kemudian penyusunan strategi untuk perkembangan selanjutnya demi mempertahankan wilayah kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan dengan masuknya Indonesia khususnya dalam ASEAN baik ditingkat regional maupun supra regional mampu membawa Indonesia ke tingkat yang lebih baik. Diharapkan juga ditingkat Supra Regional juga akan terjadi kondisi serupa dan dengan demikian baik dilingkungan ASEAN bahkan ASEAN + 6 semua negara didalamnya akan memperoleh kesempatan untuk bersama-sama saling bantu-membantu membangun negerinya. Bagi Indonesia juga menguntungkan karena tidak perlu terburu-buru melakukan pengadaan Alutsista yang mahal-mahal sementara ekonomi Indonesia belum pulih sepenuhnya. Hal tersebut tidak berarti Indonesia tidak membangun kekuatan militernya tetapi membangun secara terukur. Mungkin Indonesia sebaiknya baru membangun kekuatan militernya secara besar-besaran sesudah pendapatan perkapita mencapai USD 4000 dalam hal pemenuhan ketahanan nasioanal.

Peluang selanjutnya adalah bagaimana Indonesia memanfaatkan letak geografisnya ,yang terletak diantara dua benua Asia dan Australia serta dua samudra Pasifik dan samudra Hindia sebagai suatu kekuatan membangun perekonomian Indonesia. Selain itu adanya selat malaka yang juga sebagai lewatan jalur perdagangan internasional mendorong Indonesia untuk bisa meningkatkan kehidupan ekonominya khususnya di sektor perdagangan ,kelautan dan pemanfaatan sumberdaya bahari yang selama ini masih belum terkelola secara maksimal. Kekayaan sumber daya laut merupakan salah satu peluang wawasan nusantara yang bisa dikembangakan secara optimal nantinya. Dengan memanfaatkan laut yang luas sekitar 2/3 dari luas seluruh Indnesia dengan segala sumberdaya yang ada di dalamnya untuk kesejahteraan rakyat dalam negeri, karena dengan terpenuhinya kesejahteraan rakyat terutama di bidang ekonomi maka stabilitas keamanan negeri juga terjamin. Dengan semua terpenuhinya kesejahteraan masyarakat kecil maka tingkat kriminal dapat diturunkan karena pada prinsipnya seseorang berbuat kriminal karena situasi yang tidak memungkinkan seperti halnya terdesak oleh kebutuhan ekonomi dan perut lapar hingga tak bisa tidur. Bila kesejahteraan rakyat terpenuhi otomatis stabilitas negara dapat terwujud dan kriminalitas dapat ditekan.

Pemanfaatan sumberdaya alam baik laut maupun darat dan mengurangi tingkat penyelundupan yang bisa merugikan negara serta rakyat kecil akan membantu Indonesia khususnya dalam hal peningkatan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada luar negeri baik itu dalam bidang ekonomi ataupun pertahanan negara karena hingga saat ini Indonesia tidak dapat membuat armada pertahanan sendiri  tetapi membeli armada dengan teknologi yang mulai tertinggal dan merupakan barang bekas dari beberapa negara maju selain itu perlunya peningkatan terhadap Sumberdaya Manusianya itu sendiri. Peluang lainnya yaitu perkembangan kemajuan teknologi informasi yang berimplikasi pada meningkatnya arus informasi yang cepat akan mendorong percepatan diperolehnya akses informasi terutama yang berkaitan dengan pembangunan nasional ,kekayaan sumberdaya alam yang cukup besar dan beragam merupakan modal dasar pembangunan nasional ,jumlah penduduk yang besar merupakan potensi tenaga kerja ,potensi pertahanan ketika adanya agresi militer maupun potensi pasar dalam negeri. Pancasila sebagai ideologi negara tetap diterima oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam satu kesatuan utuh dalam kekeluargaan dan kebudayaan yang beragam sebagai daya tarik Indonesia di dunia pariwisata dan Internasional. Meluasnya regionalisasi perekonomian antar kawasan dalam implementasi pasar bersama dan juga pelaksanaan otonomi daerah memungkinkan daerah untuk mengembangkan diri sesuai potensi dari daerah masing-masing. Daratan yang subur dan masih belum dikelola secara maksimal menjadikan peluang bagi Indonesia untuk melakukan swasembada beras dan meningkatkan kondisi pertaniannya dan menjadikan Indonesia berjaya kembali seperti tahun 1984 dengan kebijakan-kebijakan yang mengedepankan ketahanan pangan.

Tantangan Wawasan Nusantara dan Hubungannya dengan Geostrategi

Nilai strategis batas laut /perairan Indonesia ,zona perbatasan laut Indonesia mengandung banyak kerawanan dan sensitivitas karena berbagai faktor ,baik yang bersifat permanen maupun yang sementara ,antara lain :

  1. Letak geografis di persimpangan jalan antara Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia dan Benua Asia dan Australia sehingga sering dilewati pelayaran Internasional.
  2. Struktur negeri yang berbentuk kepulauan dengan panjang pantai lebih dari 80.000 km terpanjang didunia yang pada umumnya terbuka di kawasan sekitar 8 juta km 2 yang tersebar secara tidak teratur yang didiami oleh penduduk secara tiadak merata bahkan masih banyak pulau-pulau yang tak berpenduduk.
  3. Isu-isu globalisasi terutama yang menyangkut demokratisasi hak asasi manusia ,liberalisasi ekonomi dan informasi telah meningkatkan kerawanan-kerawanan di daerah perbatasan.
  4. Masih ada batas-batas laut negara yang sudah dirundingkan dan disepakati secara bilateral ,belum memiliki pengakuan secara Internasional dikarenakan batas-batas laut tersebut belum didepositkan di PBB.

Faktor-faktor tersebut diatas menegaskan penting dan strategisnya kepastian batas laut karena tanpa itu penegakan hukum di laut tidak memiliki landasan yang kuat dan akan selalu mengundang kontroversi yang dapat menimbulkan konflik di perairan perbatasan negara. Selain itu trauma akan kasus terdahulu yaitu Sipadan-Ligitan yang merupakan pulau Indonesia yang dimenangkan oleh Malaysia menyebabkan perlunya kewaspadaan Indonesia khususnya untuk pulau-pulau kecil Indonesia yang tidak berpenghuni dan daerah frontier sebagai sasaran penyelundupan baik itu illegal loging ataupun kasus lain yang tentunya merugikan masyarakat kecil dan negara puluhan milyar karena pembalakan liar. Selain itu luasnya wilayah kelautan Indonesia tidak diimbangi dengan minimnya sarana penjagaannya, seperti kurangnya armada yang digunakan untuk memantau keadaan laut. Ini menjadi tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara. Kekhawatiran juga terjadi karena adanya penemuan sumberdaya laut bernilai ekonomi tinggi seperti minyak dan gas bumi serta barang tambang berharga lainnya, sedangkan di sisi lain, batas laut Indonesia masih belum disetujui pihak internasional. Adanya beberapa pulau yang berada pada lokasi strategis di sekitar perbatasan negara merupakan kekhawatiran banyak pihak atas keamanan dan keselamatannya dari penguasaan asing/negara tetangga. Kekhawatiran tersebut didasarkan atas pembinaan yang sangat minim dari pemerintah, sehingga penduduk yang ada di pulau-pulau tersebut lebih banyak berhubungan dengan negara tetangga, menggunakan uang dan bahasa negara tersebut, serta hidup dengan gaya dan budaya negara tetangga. Mereka lebih banyak mendengarkan radio dan melihat siaran televisi negara tetangga sehingga secara tidak langsung penduduk-penduduk pulau tersebut ada dalam penguasaan negara tetangga. Hal ini menyebabkan bergesernya identitas warga Indonesia yang berada pada daerah frontier tersebut secara perlahan. Bukan sepenuhnya salah mereka jika mereka lebih memilih untuk berhubungan dengan negara tetangga. Jika saja pemerintah Indonesia lebih memperhatikan pembangunan di daerah frontier, hal semacam ini tidak perlu terjadi. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat adalah kuncinya. Apabila ini terpenuhi maka keraguan terhadap loyalitas mereka pada negara ini tidak akan menjadi wacana publik.

Pengamanan batas laut lewat Waspam yang lemah, kapal-kapal laut yang kurang canggih serta batas laut yang kurang, jelas merupakan penyebab bertambahnya beban dalam menjaga kesatuan wilayah Indonesia. Masalah lainnya timbul dengan bertambahnya kepentingan terhadap laut atau lingkungan maritim, mulai dari perlidungan terhadap jalur komunikasi laut (SLOC, Sea Lanes of Communication) dan jalur perdagangan laut (SLOT, Sea Lanes of Trade) yang vital bagi perdagangan internasional, jalur pemasok energi dan ekonomi yang semuanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit apalagi soal keamanan maritim yang luas. Tuntutan oleh negara-negara lain mengenai penambahan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia ) yang akhir-akhir ini menjadi perdebatan di sebagian kalangan digunakan sebagai dasar bahwa keamanan maritim akan menjadi agenda dan sekaligus masalah yang membentuk kebijakan keamanan dan pertahanan negara-negara di kawasan ini. Semua ini merupakan tantangan dan ancaman bagi Indonesia, terlebih saat ini Indonesia sangat lemah dalam mengontrol wilayah yang terdiri dari lebih dari 15 ribu pulau, sekitar 7 juta km2 wilayah laut dan darat (termasuk ZEE ), dan 80 ribu km2 garis pantai. Keamanan  Nasional Indonesia ini akan banyak ditentukan oleh posisi geostrategis dan geopolitik Indonesia, sebagai negara kepulauan, yang juga mempengaruhi perilaku negara-negara besar di kawasan ini, terutama Amerika Serikat, Jepang, dan Cina, karena kepentingan-kepentingan mereka yang lahir dari posisi geostrategis Indonesia tersebut. Dimensi internasional dan posisi geostrategis Indonesia sebagai negara kepulauan inilah yang menempatkan mengapa masalah separatisme dan konflik komunal sangat vital bagi Indonesia. Setelah terjadi konflik-konflik komunal dan masalah desintregasi akan selalu menjadi kepentingan kekuatan-kekuatan eksternal dengan dalil membantu tetapi kebanyakan dari tujuan utamanya adalah menguasai dan mengeruk semua sumberdaya yang ada di dalamnya. Oleh karena itu dibutuhkanupaya-upaya yang tepat khususnya dalam mempertahankan kedaulatan NKRI dari campur tangan negara lain. Pembangunan yang merata tidak hanya berpusat pada ibukota saja akan mengurangi tingkat kesenjangan sosial antara pulau/ wialayah yang ada. Pemerataan menyebabkan wilayah merasa dipedulikan dan ancaman terhadap separatisme dan konflik komunal bisa dicegah. Selain hal-hal ini sebenarnya masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (to deter) atau mengalahkan (to defeat) suatu serangan. Selama Indonesia mampu melindungi batas-batas negaranya ,mensejahterakan rakyatnya lewat mempermudah rakyat untuk hidup enak, makan enak, tidur nyenyak dengan stabilitas nasional yang baik otomatis perpecahan akan jauh dari masalah Indonesia. Selain itu penegakan hukum, dan mempersempit akses dari penyelundupan liar baik itu illegal loging, pencurian ikan dan sumber daya lainnya ,menjadi jalan yang mungkin bisa ditempuh untuk peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya di daerah frontier. Utama dan pasti adalah terciptanya stabilitas nasional diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mempertahankan persatuan negara untuk menghindarkan dari masalah sepratisme atau memecahnya pulau dari kesatuan NKRI sehingga mengurangi peluang campur tangan negara lain apalagi dengan dalil membantu yang sebenarnya membawa kepentingan lain yang tesembunyi. Hal inilah yang harus diperhatikan Indonesia melihat rawannya wilayah ini dengan bentuk kepulauan dan tingkat pengamanan yang masih lemah untuk membangun geostrategi Indonesia khususnya untuk menghadapi berbagai ancaman baik itu eksternal maupun internal dari dalam negeri itu sendiri.

PENUTUP

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan di dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan geostrategi itu sendiri adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan- keinginan politik atau dengan pengertian yang lain yaitu kebijaksanaan dalam menentukan tujuan-tujuan dan sarana-sarana, serta cara penggunaan sarana-sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi geografis negara. Melihat dari wawasan nusantara NKRI maka yang bisa disimpulkan adalah bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dimana luas perairannya tiga kali lebih luas daripada luas daratan, memiliki potensi sumber daya alam laut yang kaya, sangat ironi karena kekuatan HanKam yang bertugas mengamankan perairan sangat lemah. Kelemehan tersebut diperparah dengan ketidakjelasan perbatasan laut. Oleh karena itu dapat dipahami bilamana kejahatan di perairan semakin marak. Kita disadarkan oleh kondisi tersebut, bahwa sebagai negara maritim tidak memiliki kebijakan yang kuat dan dapat mendukung pengamanan dan pendayagunaan perairan. Seyogyanya Indonesia menempatkan upaya penegasan batas laut sebagai langkah prioritas yang sangat strategis sebagai prasyarat pemberlakuan hukum laut. Konvensi Hukla 1982 itu sendiri yang banyak menguntungkan Indonesia, kurang mendapat apresiasi melalui penjabaran dari klausul Hukla tersebut untuk kepentingan integritas dan penegakan kedaulatan wilayah negara di laut. Upaya penegasan dan pengabsahan batas laut, kiranya harus menjadi tantangan dan perhatian segenap stake-holder kelautan. Oleh karenanya harus masuk prioritas agenda pembangunan tahun mendatang.

Kesimpulan

Luasnya wilayah Indonesia yang sebagian besar terdiri dari wilayah perairan menimbulkan berbagai kerawanan khususnya dalam hal geostrategi Indonesia di dalam kehidupan internasional dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu perlu disusun strategi yang mengakomodir kaedah-kaedah umum berikut :

  1. Penegakan batas laut yang tegas dan mendepositkan batas laut ke PBB sesegera mungkin.
  2. Pengamanan batas laut, meningkatkan patroli laut dan patroli di sekitar daerah perbatasan.
  3. Peningkatan kesejahteraan rakyat dan pencapaian stabilitas nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Burhanudin,Syafri,. 2002. Nilai Strategis Batas Wilayah dalam Sektor Kelautan.                             Jakarta : Depdagri.

Subagyo.dkk. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Semarang: Unnes Press

Djalal,Hasjim. 2002. Sistem Keamanan Perbatasan Indonesia. Jakarta : Depdagri.

Donnilo, Anwar. 2002. Potensi dan Nilai Strategis Batas Negara Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian Internasional. Jakarta : Depdagri.

Suwarna, Budi & Hardianto. 2004. Di Laut Kita Kebobolan. Jakarta: SK Kompas.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s